PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dzaky, Muhammad Aufa Dzaky (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (552kB)
	Text BAB II.pdf Download (629kB)
	Text BAB III.pdf Download (376kB)
	Text (Skripsi) M. AUFA DZAKY__2223110025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan terjadinya pembatalan perkawinan apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta mengkaji perlindungan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap memperoleh perlindungan hukum, selama perkawinan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan memenuhi ketentuan syariat pada saat akad dilangsungkan. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam memberikan perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohmadi, Rohmadi 197103201996031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Fauzan, Fauzan 197707252002121003 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Kedudukan Anak, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Keluarga Islam
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	09 Mar 2026 01:50
Last Modified:	09 Mar 2026 01:50
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6067

Actions (login required)

View Item

Downloads