SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAHAN DAN PERJANJIAN KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 634)

Fadillah,, Audry Prana (2026) SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAHAN DAN PERJANJIAN KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 634). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) AUDRY PRANA FADILLAH_2223150104.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Download (432kB)
	Text BAB II.pdf Download (445kB)
	Text BAB III.pdf Download (296kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024, khususnya Pasal 66, terhadap proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Kabupaten Seluma serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan seleksi PPPK, seperti ketidaksesuaian data tenaga honorer, keterbatasan formasi, serta munculnya fenomena honorer tidak sah (honorer siluman) yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip merit system. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seluma, tenaga honorer peserta seleksi PPPK, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 634 Tahun 2024 di Kabupaten Seluma belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun regulasi ini memberikan afirmasi prioritas bagi tenaga Non-ASN, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan teknis yang menghambat terwujudnya keadilan dalam seleksi PPPK. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-‗adalah), amanah, dan kemaslahatan publik sebagaimana diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola seleksi PPPK agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam serta hukum positif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi,, Imam 196503071998031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra,, Ifansyah 199330331201031005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, PPPK Non-ASN, PermenPANRB Nomor 634 Tahun 2024, Merit System, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	23 Apr 2026 01:52
Last Modified:	23 Apr 2026 01:52
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6139

Actions (login required)

View Item

Downloads