HARMONISASI TUGAS DPRD KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF SUDUT PANDANG SYIASAH DUSTURIYAH (Studi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)

Asmara,, Hendi Juli (2025) HARMONISASI TUGAS DPRD KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF SUDUT PANDANG SYIASAH DUSTURIYAH (Studi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) HENDI JULI ASMARA_1911150087.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Download (307kB)
	Text BAB II.pdf Download (513kB)
	Text BAB III.pdf Download (208kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji harmonisasi tugas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Secara normatif, DPRD dan pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang berkedudukan sejajar dan berkewajiban menjalin hubungan kerja yang bersifat kemitraan. Namun temuan lapangan menunjukkan adanya disharmonisasi, seperti ketidakhadiran kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, tidak terpenuhinya kuorum rapat, serta tertundanya pembahasan dan pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2024. Kondisi ini menggambarkan lemahnya koordinasi, komunikasi politik, dan sinergi kebijakan antara kedua lembaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi tugas antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Seluma belum terlaksana secara optimal, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan Dusturiyah, pengawasan. Dalam perspektif Siyasah disharmonisasi tersebut disebabkan belum terinternalisasinya nilai amanah, keadilan, ketaatan kepada Allah, serta prinsip syura dalam proses pemerintahan. Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa pemimpin dan lembaga pemerintahan wajib menjaga kemaslahatan umum dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integritas kelembagaan, penguatan komunikasi politik, serta penerapan prinsip tata kelola Islami agar v hubungan DPRD dan pemerintah daerah menjadi lebih harmonis, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi,, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Darussalam,, Hidayat 198611072020121008 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Harmonisasi, DPRD, Pemerintah Daerah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	29 Apr 2026 02:48
Last Modified:	29 Apr 2026 02:48
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6188

Actions (login required)

View Item

Downloads