PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK BANGUNAN GEDUNG NEGARA ANALISIS HUKUM DAN MODEL IMPLEMENTASINYA (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kabupaten Bengkulu Selatan)

Hermanto, Doki (2026) PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK BANGUNAN GEDUNG NEGARA ANALISIS HUKUM DAN MODEL IMPLEMENTASINYA (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kabupaten Bengkulu Selatan). Doktoral (S3) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Disertasi) DOKI HERMANTO__2323780012.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Download (357kB)
	Text BAB II.pdf Download (458kB)

Abstract

Penelitian Pemanfaatan tanah wakaf untuk bangunan gedung negara merupakan persoalan hukum dan administrasi pertanahan yang kompleks, khususnya karena wakaf memiliki prinsip keabadian dan larangan pengalihan kepemilikan, sementara bangunan negara harus berdiri di atas tanah milik negara sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di Kabupaten Bengkulu Selatan, ditemukan tiga bangunan gedung negara milik Kementerian Agama yang berdiri di atas tanah wakaf, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum terkait status tanah, pencatatan aset, serta prosedur pembangunan yang seharusnya mensyaratkan bukti hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf untuk bangunan gedung negara di Bengkulu Selatan, menelaah aspek hukum Islam dan hukum positif mengenai penggunaan tanah wakaf oleh instansi pemerintah, mengkaji prosedur pemanfaatannya, serta menawarkan solusi terhadap bangunan negara yang terlanjur berdiri di atas tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris mengenai kondisi aset Kementerian Agama di Bengkulu Selatan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006, peraturan Badan Wakaf Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta regulasi BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan gedung negara di atas tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung dan mengakibatkan tanah tidak dapat dicatat sebagai BMN. Namun demikian, hukum wakaf membuka kemungkinan perubahan peruntukan atau pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan umum dengan izin BWI dan Menteri Agama. Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui mekanisme: istibdal sesuai syarat syariah, perubahan peruntukkan atas izin BWI, sewa-menyewa dan/atau perjanjian pemanfaatan antara nadzir dan pemerintah. Penelitian ini menawarkan solusi prosedural pemanfaatan tanah wakaf bagi gedung negara yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi BWI, Kemenag, dan BPN dalam penertiban aset wakaf dan BMN, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta wakaf serta aset negara.

Item Type:	Thesis (Doktoral (S3))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Aly, Hery Noer 195905201989031004 UNSPECIFIED Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Hak, Nurul 196606161995031002 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Wakaf, Istibdal, Barang Milik Negara
Subjects:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Divisions:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	04 May 2026 04:51
Last Modified:	04 May 2026 04:51
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6259

Actions (login required)

View Item

Downloads