ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISU NO VIRAL NO JUSTICE DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Downloads

Downloads per month over past year

Amelia Sartika, Sumarno (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISU NO VIRAL NO JUSTICE DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (341kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (439kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (760kB)
[img] Text (Skripsi)
AMELIA SARTIKA SUMARNO _2223150002.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis prinsip equality before the law dalam kerangka Negara Hukum Pancasila ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Prinsip persamaan di hadapan hukum secara normatif telah dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan Indonesia dan Pancasila, namun dalam realitanya masih dihadapkan pada tantangan serius, seperti diskriminasi hukum, fenomena fragmented enforcement, dan ketergantungan penegakan hukum pada viralitas di media sosial (no viral, no justice). Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual Negara Hukum Pancasila menjamin kesetaraan hukum yang substantif yang mencakup legal, komutatif, restoratif, serta sejalan dengan komunitarianisme. Namun dalam kerangka hukum positif, prinsip equality before the law masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Perspektif Fiqh Siyasah, dengan prinsip utamanya seperti al'Adalah (keadilan) dan al-Musawah (persamaan), menawarkan kerangka etis dan solusi struktural untuk mengatasi ketimpangan ini, menekankan penegakan hukum yang imparsial, konsisten, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Fiqh Siyasah dapat memperkuat fondasi moral sistem hukum Indonesia dan mendorong terwujudnya prinsip equality before the law yang substantif, selaras dengan cita-cita keadilan dalam Pancasila. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan transparansi, akuntabilitas aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada viralitas dalam memperoleh keadilan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorSirajuddin, Sirajuddin196003071992021001UNSPECIFIED
Thesis advisorKosasih, Ade198203182010011012UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Equality Before The Law, Fiqh Siyasah, Keadilan, Negara Hukum Pancasila, No Viral No Justice
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: furqon adli
Date Deposited: 19 Aug 2026 02:44
Last Modified: 19 Aug 2026 02:44
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6368

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year