PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)

Alvitra, Ikbal (2026) PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (299kB)
	Text BAB II.pdf Download (274kB)
	Text BAB III.pdf Download (335kB)
	Text BAB V.pdf Download (188kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text IKBAL ALVITRA_NIM 2223150009_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah oleh: Ikbal Alvitra, NIM. 2223150009, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini membahas Peran Perangkat Desa Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pendekatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian dilakukan karena masih banyak warga desa yang belum memiliki akta kelahiran. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 606 penduduk, 272 orang belum memiliki akta kelahiran, sehingga diperlukan peningkatan pelayanan serta kesadaran masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa telah berupaya membantu masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran, seperti memberikan surat keterangan kelahiran dan memberikan informasi kepada warga. Namun, beberapa kendala masih terjadi, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan waktu warga, dan faktor ekonomi. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, perangkat desa memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah, memberi pelayanan yang adil, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Karena itu, perangkat desa perlu meningkatkan pelayanan, memberikan sosialisasi yang lebih baik, dan bekerja sama dengan Disdukcapil untuk mempermudah proses pembuatan akta kelahiran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Miinudin, Miinudin 19680651988030003 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Zakiruddin, Muhammad Aziz 1995042320121007 UNSPECIFIED
Additional Information:	Dr. Miinudin, M.Kes., M.A.P (Pembimbing I) Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H (Pembimbing II)
Uncontrolled Keywords:	Perangkat Desa, Akta Kelahiran, Administrasi Kependudukan, Siyasah Tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	27 Aug 2026 02:27
Last Modified:	27 Aug 2026 02:27
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6425

Actions (login required)

View Item

Downloads