ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

HARIS, ABDUL RAHMAN (2025) ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (500kB)
	Text BAB II.pdf Download (864kB)
	Text BAB III.pdf Download (606kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text ABDUL RAHMAN HARIS_1911150013.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memiliki keputusankeputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta-baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam perjalanan demokrasi di indonesia tidak lepas dari adanya fungsi dan peran dewan perwakilan, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah. DPD sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan sistem pemerintahan otoritarian-oligarkhis-sentralistik yang dilaksanakan oleh rezim orde baru. Oleh sebab itu secara sistemik keberadaan Dewan Perwakilan Daerah ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari perjalanan panjang yang terjadi dalam perdebatan Perubahan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis-desentralistik sebagai tuntutan utama gerakan reformasi 1998. Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya faktor demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perewakilan Daerah dimasudkan untuk menerapkan prinsip cheks and balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Fauzan, Fauzan 197707252002121003 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Darussalam, Hidayat 198611072020121008 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Dewan Perwakilan Daerah, Perjalanan Demokrasi, Ketatanegaraan.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	28 Aug 2026 06:55
Last Modified:	28 Aug 2026 06:55
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6487

Actions (login required)

View Item

Downloads