PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PADA FIF GROUP KABUPATEN MUKOMUKO MENURUT HUKUM ISLAM

Tetes, Tetes (2022) PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR PADA FIF GROUP KABUPATEN MUKOMUKO MENURUT HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) TETES.pdf - Submitted Version Download (3MB)

Abstract

Gadai (Rahn) merupakan menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya dan Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Bentuk muamalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (rahin) dan penerima barang gadai (murtahin) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas dua pokok masalah pertama: Bagaimana praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko? kedua : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan BPKB motor pada FIF Group Kabupaten Mukomuko?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa : Praktik gadai dengan jaminan BPKB motor yang terjadi di FIF Group Kabupaten Mukomuko proses pertama adalah Pada prakteknya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk melakukan gadai BPKB motor guna meminjam sejumlah uang dengan membawa BPKB motor milik debitur lain. Barang yang dijadikan jaminan ini adalah BPKB motor, mengenai dimana keadaannya masih dalam angsuran dan bukan milik sah si penggadai (pihak showroom) artinya masih dalam tanggungan kepada pihak debitur-debitur lainnya. Didalam transaksi yang terjadi terdapat adanya pelanggaran hukum gadai yaitu tambahan angsuran pembayaran (bunga), marhun yang digadaikan bukan milik sah murtahin, merugikan salah satu dari ketiga belah pihak atau adanya unsur gharar dan adanya penyalahgunaan pemanfaatan marhun. Jadi, menurut tinjauan hukum Islam adalah xi riba, dan akad tersebut menjadi batal (tidak sah) karena dilihat dari syarat adanya cacat dalam syarat gadai seperti, marhun tidak terpenuhi yaitu marhun harus milik sah si penggadai (rahin) dan terdapat penyalahgunaan marhun, mendapatkan nasabah dengan cara memanfaatkan kurangnya pemahaman-pemahaman orang lain dan juga pihak FIF Group mengambil keuntungan dengan adanya tambahan angsuran (bunga) atau pembayaran angsuran yang dilipat gandakan.

Actions (login required)

View Item