IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATARUANG WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024-2044TERHADAP PENGAWASAN PELANGGARAN TATA RUANG PERSFEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Wisata Sungai Lintang Desa Muara Danau)

Downloads

Downloads per month over past year

YANTI, NIKE NOPRI (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATARUANG WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024-2044TERHADAP PENGAWASAN PELANGGARAN TATA RUANG PERSFEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Wisata Sungai Lintang Desa Muara Danau). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
DEPAN.pdf

Download (918kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (312kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (377kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (353kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (297kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
NIKE NOPRI YANTI_2223150048.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam pengawasan pelanggaran tata ruang pada kawasan wisata Sungai Lintang di Desa Muara Danau. Penelitian dilatarbelakangi oleh berkembangnya aktivitas wisata masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan ruang dalam RTRW sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran pemanfaatan ruang dan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelanggaran tata ruang serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan tata ruang oleh pemerintah daerah belum berjalan optimal, yang ditandai dengan lemahnya pengendalian di lapangan, belum tegasnya penerapan sanksi, serta kurang efektifnya koordinasi antarinstansi. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan dan ketertiban tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorMahdi, Imam196806051988031003UNSPECIFIED
Thesis advisorPutra, Ifansyah199303312019031005UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, Pengawasan Pelanggaran Tata Ruang, Pemerintah Daerah, Siyasah Tanfidziyah, Wisata Sungai Lintang.
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Muhammad Yusrizal
Date Deposited: 31 Aug 2026 04:02
Last Modified: 31 Aug 2026 04:02
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6618

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year