ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PELEDAKAN AMUNISI BERDASARKAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NO. 04/VI/2010 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Ningsih, Sri Eka Wahyu (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PELEDAKAN AMUNISI BERDASARKAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NO. 04/VI/2010 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (780kB)
	Text BAB III.pdf Download (916kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)
	Text Sri Eka Wahyu Ningsih_2223150025.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB II.pdf Download (665kB)

Abstract

Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Peledakan Amunisi Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/VI/2010 Perspektif Fikih Siyasah oleh: Sri Eka Wahyu Ningsih, NIM. 2223150025, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini merupakan analisis yuridis terhadap prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04/VI/2010 Perspektif Fikih Siyasah, dengan menggunakan penelitian hukum normatif berbasis studi pustaka yang mengkaji ketentuan hukum positif serta doktrin-doktrin fikih siyasah yang berhubungan dengan prinsip amanah, keadilan, dan maslahah dalam tata kelola pemerintahan. Konsep negara hukum menegaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan hukum, bukan kehendak penguasa semata, sehingga setiap tindakan pemerintah maupun aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks ini, prosedur pemusnahan amunisi merupakan bagian dari sistem pemeliharaan amunisi yang bersifat teknis, terbatas, serta memiliki standar keamanan yang sangat ketat dan hanya dapat dilaksanakan oleh personel militer yang berwenang, memiliki kompetensi teknis, serta berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, karena tindakan yang melampaui kewenangan (ultra vires) dan tidak sesuai prosedur dapat dibatalkan, dikenakan sanksi administratif, serta menimbulkan pertanggungjawaban perdata maupun pidana apabila menimbulkan kerugian. Dalam perspektif fikih siyasah, tindakan militer hanya sah apabila dilandasi prinsip amanah, maslahah, dan perlindungan terhadap rakyat, serta pemusnahan amunisi hanya dapat dibenarkan secara syar‟i apabila dilakukan untuk kemaslahatan umum dan dengan cara yang tidak membahayakan masyarakat, karena setiap kebijakan yang menimbulkan korban jiwa atau kerugian masyarakat merupakan kegagalan negara dalam menjalankan amanah kekuasaan. Dengan demikian, Analisis x Yuridis terhadap prosedur peledakan amunisi menunjukkan pentingnya penerapan asas legalitas, prinsip negara hukum, dan nilai-nilai keadilan serta perlindungan masyarakat dalam setiap tindakan administratif berisiko tinggi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Andiko, Toha 197502270200031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Kosasih, Ade 198203182010011012 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Peledakan Amunisi, Fikih Siyasah, Perlindungan Masyarakat, Legalitas
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	01 Sep 2026 01:37
Last Modified:	01 Sep 2026 01:37
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6702

Actions (login required)

View Item

Downloads