TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL GAS ELPIJI SUBSIDI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) GUBERNUR NOMOR K.212.B1 TAHUN 2023 (Studi di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

ANGGRAINI, DONA (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL GAS ELPIJI SUBSIDI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) GUBERNUR NOMOR K.212.B1 TAHUN 2023 (Studi di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text COVER.pdf Download (338kB)
	Text BAB I.pdf Download (193kB)
	Text BAB II.pdf Download (309kB)
	Text BAB III.pdf Download (80kB)
	Text BAB V.pdf Download (86kB)
	Text DONA ANGGRAINI_2223120067.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan harga jual gas elpiji subsidi 3 kg di tingkat pangkalan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.212.BI Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, HET gas elpiji subsidi di Kecamatan Nasal ditetapkan sebesar Rp23.000,00 per tabung dan di Kecamatan Maje sebesar Rp22.000,00 per tabung. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp25.000,00 hingga Rp26.000,00 per tabung. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penetapan harga jual gas elpiji subsidi di Kecamatan Nasal dan Maje berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor K.212.BI Tahun 2023 di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual gas elpiji subsidi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pangkalan gas elpiji 3 kg dan konsumen di Kecamatan Nasal dan Maje. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan gas elpiji subsidi 3 kg di beberapa pangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan biaya operasional, jarak distribusi, dan keinginan memperoleh keuntungan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan HET oleh pemerintah termasuk dalam konsep tas‟ir, yaitu penetapan harga oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umum, mencegah kezaliman, serta melindungi masyarakat dari praktik harga yang merugikan. Oleh karena itu, penjualan gas elpiji subsidi di atas HET tanpa dasar yang dibenarkan dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan larangan mengambil keuntungan secara merugikan pihak lain dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan gas elpiji subsidi, sedangkan masyarakat diharapkan melaporkan apabila menemukan praktik penjualan di atas HET.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yarmunida, Miti 197705052007102002 UNSPECIFIED Thesis advisor Mayangsari, Risfiana 199305112020122012 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Penetapan Harga, Gas Elpiji 3 Kg, Harga Eceran Tertinggi, Tas‟ir, Hukum Ekonomi Syariah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	john hendri
Date Deposited:	11 Sep 2026 02:59
Last Modified:	11 Sep 2026 02:59
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7084

Actions (login required)

View Item

Downloads