ANALISIS PERATURAN KEMENTRIAN SOSIAL NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN BERKAS KOTA BENGKULU)

Indah Lestari, Yuliawati (2023) ANALISIS PERATURAN KEMENTRIAN SOSIAL NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN SEMBAKO BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN BERKAS KOTA BENGKULU). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) 1811120082 Syariah HES YULIAWATI Indah Lestari.pdf Download (6MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengengetahui problematika Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, dan Menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti mengunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi kepada pemilik E-warong dan Warung KUBE serta petugas penanggung jawab Bantuan Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bedasarkan dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa (1) Praktik penyaluran sembako BPNT di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu yang penulis lakukan yaitu pada E-warong Desi berjalan dengan sesuai arahan petugas penanggung jawab sembako BPNT. Tetapi pada warung KUBE belum memiliki mesin EDC sehingga belum resmi menjadi E-warong yang bisa mencairkan bantuan sosial. (2) Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, Pada E-warong Desi sesuai dengan konsep wakalah dan konsep Distribusi. Karena berjalan dengan sesuai arahan petugas penanggung jawab sembako BPNT. Sedangkan pada Warung KUBE tidak sesuai dengan konsep ix wakalah. Karena warung KUBE bukanlah E-warong yang bisa mencairkan dana bantuan sembako BPNT dan tidak ada izin atau wakil dari pemerintah. Sehingga di dalam Hukum Muamalah ada unsur ketidak jelasan (Gharar) dan menipu (Tadlish).

Actions (login required)

View Item