AVION, RANZA (2026) IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI PENGELOLAAN ASET DAERAH GEDUNG OLAHRAGA PADANG PANJANG). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (624kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (378kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (397kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (251kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (327kB) |
|
|
Text
RANZA AVION_2223150058.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu aset strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Gedung Olahraga Padang Panjang yang memiliki potensi dalam mendukung kegiatan olahraga, ekonomi, dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya pengelolaan aset tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan anggaran dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga serta aparat pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dalam pengelolaan Gedung Olahraga Padang Panjang belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, belum adanya struktur pengelolaan yang jelas, serta minimnya pengawasan dan penganggaran khusus. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, maslahah, efisiensi, keadilan dan hifzh al-mal. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam aspek tata kelola, transparansi, serta komitmen xi pemerintah daerah agar pengelolaan aset dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat dan prinsip good governance.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | : aset daerah, gedung olahraga, siyasah tanfidziyah. | ||||||||||||
| Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara | ||||||||||||
| Depositing User: | Dr Syahril Syahril | ||||||||||||
| Date Deposited: | 28 Sep 2026 01:22 | ||||||||||||
| Last Modified: | 28 Sep 2026 01:22 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7420 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics