PENGISIAN JABATAN KEJAKSAAN AGUNG OLEH PERWIRA TNI AKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF POLITIK HUKUM DAN FIQH SYIASYAH (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia )

Downloads

Downloads per month over past year

KARTIKA, MIRA (2026) PENGISIAN JABATAN KEJAKSAAN AGUNG OLEH PERWIRA TNI AKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF POLITIK HUKUM DAN FIQH SYIASYAH (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia ). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (722kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (821kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (636kB)
[img] Text
MIRA KARTIKA_2223150015.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Pengisian Jabatan Kejaksaan Agung Oleh Perwira Tni Aktif Ditinjau Dari Persepektif Politik Hukum Dan Fiqh Syiasyah (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia ) oleh Mira Kartika Nim: 2223150015, pembimbing I Prof.Dr.H.Sirajuddin,M.M.Ag.,M.H dan Pembimbing II Dr.Ade Kosasih, S.H.,M.H Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Politik Hukum Pengisian Jabatan Kejaksaan Agung Oleh Perwira TNI Aktif? 2. Bagaimana Pengisian Jabatan Kejaksaan Agung Oleh Perwira TNI Aktif Ditinjau Dari Persepektif Fiqh Syiasyah?, jenis penelitian Pustaka (library Research) yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan bahwa pengisian jabatan Kejaksaan Agung oleh perwira TNI aktif memiliki legitimasi hukum berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Namun, dari perspektif politik hukum, kebijakan ini berpotensi melemahkan prinsip independensi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya bebas dari intervensi kekuasaan militer. Sementara itu, tinjauan fiqh siyasah menegaskan pentingnya pemisahan otoritas, keadilan, dan profesionalisme dalam mengelola jabatan publik agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang dapat mengganggu kemaslahatan umat.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
UNSPECIFIEDSirajjudin, Sirajjudin196003071992021001UNSPECIFIED
UNSPECIFIEDKosasih,, Ade198203182010011012UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: TNI, Kejaksaan Agung, politik hukum, fiqh siyasah, independensi lembaga penegak hukum.
Subjects: Tarbiyah dan Tadris > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: furqon adli
Date Deposited: 28 Sep 2026 03:02
Last Modified: 28 Sep 2026 03:02
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7450

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year