ANALISIS PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA BENGKULU DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA TANAH WAKAF: PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN FIQIH SIYASAH

KAHADESTHA, AGUNG (2026) ANALISIS PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA BENGKULU DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA TANAH WAKAF: PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN FIQIH SIYASAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (515kB)
	Text BAB II.pdf Download (634kB)
	Text BAB III.pdf Download (383kB)
	Text BAB V.pdf Download (334kB)
	Text AGUNG KAHADESTHA_2423760019.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, Mengetahui kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu dalam pengawasan tanah wakaf. Kedua, menganalisis pengawasan tata kelola tanah wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perspektif Good Governance. Ketiga, menganalisis perspektif Fiqih Siyasah dalam pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, Implementasi kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dalam pengawasan tata kelola wakaf telah dilakukan melalui pendataan SIWAK, sertifikasi, pembinaan nazhir, koordinasi dengan BPN, serta monitoring lapangan. Secara kelembagaan, fungsi pengawasan sudah berjalan, namun belum optimal. Kendala utama masih terlihat pada ketidaklengkapan data wakaf, rendahnya kapasitas sebagian nazhir, serta monitoring yang belum rutin dan berkelanjutan. Program wakaf produktif juga sudah berjalan, tetapi masih terbatas dari sisi jangkauan, waktu, dan anggaran sehingga dampaknya belum maksimal. Kedua, pengawasan terhadap tata kelola wakaf telah mengarah pada prinsip Good Governance, terutama akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas. Hal ini tampak dari sensus lapangan, kerja sama dengan BPN, pendampingan PPAIW, serta penyelesaian sengketa secara langsung di daerah. Namun demikian, implementasinya masih belum terintegrasi secara penuh. Sistem data belum real-time, kapasitas SDM belum merata, dan pengawasan masih cenderung bersifat kegiatan, bukan berkelanjutan. Ketiga, perspektif Fiqh Siyasah , pengawasan wakaf merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat (almaslahah) yang juga mencakup prinsip keadilan (al-‘adl), amanah (al-amanah), musyawarah (asy-syura), dan akuntabilitas (al-mas’uliyyah). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dengan implementasi di lapangan, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia, kapasitas nazhir, serta sistem pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	pengawasan, wakaf, good governance, fiqih siyasah
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	02 Oct 2026 01:09
Last Modified:	02 Oct 2026 01:09
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7557

Actions (login required)

View Item

Downloads