KEWENANGAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Pratama, Rezki Adriyan (2026) KEWENANGAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (610kB)
	Text BAB II.pdf Download (397kB)
	Text BAB III.pdf Download (186kB)
	Text BAB V.pdf Download (331kB)
	Text REZKY ADRIYAN PRATAMA_2423760002.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kewenangan syahbandar dalam pengawasan administrasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB); (2) menganalisis kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan (3) mengkaji kewenangan syahbandar dalam perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang didukung dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kewenangan syahbandar dalam pengawasan administrasi SPB meliputi pemeriksaan dokumen kapal, pengawasan kelaiklautan, serta penerbitan izin berlayar sebagai bentuk jaminan keselamatan pelayaran; (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kewenangan syahbandar telah diatur secara jelas, namun implementasinya belum optimal karena masih ditemukan kapal yang beroperasi tanpa SPB serta tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; (3) dalam perspektif siyasah idariyah, kewenangan syahbandar merupakan amanah yang wajib dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs), sehingga kelalaian dalam pengawasan bertentangan dengan prinsip perlindungan masyarakat dalam hukum Islam

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohimin, Rohimin 196405311991031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalir, Nenan 1975092520006042002 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Syahbandar, Surat Persetujuan Berlayar, Pengawasan, Pelayaran, Siyasah Idariyah
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	05 Oct 2026 03:25
Last Modified:	05 Oct 2026 03:25
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7651

Actions (login required)

View Item

Downloads