ANALISA KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI PROVINSI BENGKULU)

LIZAPAHLANIA, ONI (2026) ANALISA KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI PROVINSI BENGKULU). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (429kB)
	Text BAB II.pdf Download (398kB)
	Text BAB III.pdf Download (96kB)
	Text BAB V.pdf Download (244kB)
	Text ONI LIZAPAHLANIA_2423760007.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Restrukturisasi kelembagaan melalui Perpres Nomor 156 Tahun 2024 dan Permen HAM Nomor 2 Tahun 2025 membatasi jumlah Kantor Wilayah menjadi 20 otoritas di Indonesia, sehingga memperluas rentang kendali (span of control) lintas provinsi. Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan kini membawahi wilayah Provinsi Bengkulu, memicu tantangan operasional dalam penanganan konflik HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis-operasional perluasan wilayah kerja lintas provinsi terhadap efektivitas penanganan dugaan pelanggaran HAM di Bengkulu serta mengevaluasinya dari perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian hukum normatif-empiris kualitatif (socio-legal research) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Koordinator Bidang Pelayanan HAM Wilayah Kerja Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, secara yuridis-operasional, kewenangan Kantor Wilayah bersifat administratif dan non-eksekutorial. Meskipun memiliki legalitas atributif untuk menerima aduan, koordinasi, dan mediasi, lembaga ini tidak memiliki daya paksa hukum langsung untuk mengeksekusi rekomendasi kasus riil (seperti Tragedi Pino Raya dan SMAN 5 Kota Bengkulu) serta terkendala fenomena masih belum optimalnya tingkat pengaduan masyarakat. Kedua, dalam perspektif Fiqih Siyasah (siyasah tanfidziyah), kewenangan ini merupakan mandat moral dan amanah syar'i (alsulṭah ka-amānah) untuk menegakkan keadilan (al-‟adl), menjaga martabat manusia (karāmah al-insān), dan melenyapkan kezaliman (raf„ al-ẓulm). Namun, ketiadaan fungsi eksekutorial menghambat perwujudan keadilan substantif dan kemaslahatan (maslahah) publik akibat formalitas administratif birokrasi.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Hak, Nurul 196606161995031002 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Pelanggaran HAM, Fiqih Siyasah, Siyasah Tanfid
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	05 Oct 2026 04:23
Last Modified:	05 Oct 2026 04:23
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7677

Actions (login required)

View Item

Downloads