ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pdt.G/2025/PA.AGM)

ANDANI, GABRELLA JULI (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pdt.G/2025/PA.AGM). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (793kB)
	Text BAB I.pdf Download (438kB)
	Text BAB II.pdf Download (598kB)
	Text BAB III.pdf Download (317kB)
	Text BAB V.pdf Download (227kB)
	Text GABRELLA JULI ANDANI_2423680022.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang secara hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya menyangkut hubungan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi administratif bagi aparatur negara, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, belum mengatur mengenai perceraian PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan perkara perceraian PPPK serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM di Pengadilan Agama Arga Makmur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-kualitatif. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim dan panitera, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara perceraian PPPK di Pengadilan Agama Arga Makmur dilakukan melalui sistem e Court dengan memenuhi persyaratan administratif, termasuk adanya surat izin perceraian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meskipun peraturan yang dipakai adalah untuk Pegawai Negeri Sipil. Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tetap menerapkan tahapan hukum acara perdata secara lengkap, mulai dari upaya perdamaian, pembuktian, hingga penjatuhan putusan. Dengan demikian, putusan talak satu bain sughra dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perceraian PPPK di Pengadilan Agama Arga Makmur tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan tertib administrasi kepegawaian.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Yunus,, Fatimah 196303192000032003 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Sitorus,, Iwan Romadhan 198705282019031004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Perceraian, PPPK, Pengadilan Agama, Ratio Decidendi, Hukum Keluarga Islam.
Subjects:	Pascasarjana > Ahwal Al-syakhshiyah
Divisions:	Pascasarjana > Ahwal Al-syakhshiyah (S2)
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	05 Oct 2026 08:50
Last Modified:	05 Oct 2026 08:50
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7718

Actions (login required)

View Item

Downloads