PERLINDUNGAN HAK USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Ulandari, Popi (2026) PERLINDUNGAN HAK USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (399kB)
	Text BAB II.pdf Download (562kB)
	Text BAB III.pdf Download (199kB)
	Text BAB V.pdf Download (267kB)
	Text (Skripsi) POPI ULANDARI_2323760025.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta mengkaji implementasinya dalam perspektif fiqh siyasah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PKL, bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan, serta bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap perlindungan hak usaha PKL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, aparat terkait, serta pedagang kaki lima, disertai dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori penegakan hukum, teori kepatuhan hukum, teori pemerintahan daerah, serta teori fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak usaha PKL telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 melalui penataan lokasi usaha, pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidakmerataan fasilitas, lokasi yang kurang strategis, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta pendekatan penertiban yang cenderung represif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan (al-„adl), dan musyawarah (syura), sehingga perlindungan hak usaha PKL belum optimal.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohmadi, Rohmadi 197103201996031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah, Pasar Rakyat
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	06 Oct 2026 08:01
Last Modified:	06 Oct 2026 08:01
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7862

Actions (login required)

View Item

Downloads