ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PADA PERUMAHAN GRAND KOPRI KOTA BENGKULU)

AZIMA,, M IDUL FAUZAN (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PADA PERUMAHAN GRAND KOPRI KOTA BENGKULU). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Download (647kB)
	Text BAB III.pdf Download (122kB)
	Text BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (382kB)
	Text M IDUL FAUZAN AZIMA, S.H_2323760006.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu isu hukum yang kompleks di Indonesia karena melibatkan aspek administratif, yuridis, dan sosial kemasyarakatan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mengatur mekanisme penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip prinsip Fiqih Siyasah dalam penyelesaian sengketa pertanahan, dengan studi kasus pada Perumahan Grand Kopri Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait, khususnya Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 telah memberikan kerangka prosedural yang jelas dalam penanganan kasus pertanahan melalui tahapan pengaduan, penelaahan, mediasi, dan penyelesaian administratif. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta kurang optimalnya proses mediasi. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, kebijakan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‗ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl), menegakkan keadilan (‗adl), dan mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‗āmmah). Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi dan peningkatan efektivitas penyelesaian non-litigasi agar penanganan kasus pertanahan dapat berjalan lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Fauzan, Fauzan 197707252002121003 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Analisis Yuridis, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Sengketa Pertanahan, Fiqih Siyasah, Kepastian Hukum
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	07 Oct 2026 05:02
Last Modified:	07 Oct 2026 05:02
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7951

Actions (login required)

View Item

Downloads