IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)

STIAWAN, ELVAN (2026) IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (506kB)
	Text BAB II.pdf Download (396kB)
	Text BAB III.pdf Download (356kB)
	Text BAB V.pdf Download (222kB)
	Text ELVAN STIAWAN_2011150092.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu di Desa Selingsingan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, serta untuk mengkaji Implementasi tersebut dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Pasal 21 Ayat (2) mengatur larangan terhadap segala bentuk perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polres Seluma, aparat desa, dan masyarakat setempat, serta melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 Ayat (2) oleh BKSDA Bengkulu sudah berjalan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi, namun pelaksanaannya belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta akses transportasi. Dari perspektif fiqh siyasah, upaya BKSDA sejalan dengan prinsip maslahah „ammah (kemaslahatan umum) dan kewajiban negara dalam menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-bi‟ah) serta melindungi makhluk hidup (hifz al-nafs wa al-ka‟inat). Negara memiliki legitimasi syar‟i untuk menetapkan kebijakan hukum demi mencegah kerusakan (fasad) di muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-A‟raf ayat 56. Implementasi Pasal 21 viii Ayat (2) di Provinsi Bengkulu telah menunjukkan adanya upaya nyata dalam konservasi sumber daya alam, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, BKSDA, dan masyarakat agar tujuan pelestarian satwa dan ekosistem dapat tercapai secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Fiqh Siyasah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Rahma, Aneka 199110122019032014 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Konservasi, BKSDA Bengkulu, Perlindungan, Fiqh Siyasah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	john hendri
Date Deposited:	07 Oct 2026 08:48
Last Modified:	07 Oct 2026 08:48
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7962

Actions (login required)

View Item

Downloads