TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENOLAKAN MATA UANG LOGAM DIBAWAH PECAHAN 500 RUPIAH PADA PEDAGANG WARUNG DI KABUPATEN KEPAHIANG

RAHWANDA, LHISKA (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENOLAKAN MATA UANG LOGAM DIBAWAH PECAHAN 500 RUPIAH PADA PEDAGANG WARUNG DI KABUPATEN KEPAHIANG. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (367kB)
	Text BAB II.pdf Download (542kB)
	Text BAB III.pdf Download (428kB)
	Text BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)
	Text LHISKA RAHWANDA_2223120059.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENOLAKAN MATA UANG LOGAM DIBAWAH PECAHAN 500 RUPIAH PADA PEDAGANG WARUNG DI KABUPATEN KEPAHIANG, oleh: Lhiska Rahwanda, Nim: 2223120059, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik penolakan uang logam pecahan Rp100 dan Rp200 oleh pedagang warung di Kabupaten Kepahiang, padahal uang tersebut masih merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perilaku masyarakat terhadap penolakan mata uang logam di bawah pecahan Rp500 pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang? dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku masyarakat dalam penolakan mata uang logam di bawah pecahan Rp500 pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap penolakan uang logam di bawah pecahan Rp500 serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pedagang warung dan konsumen di Kabupaten Kepahiang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perilaku masyarakat terhadap penolakan mata uang logam di bawah pecahan Rp500 ditandai dengan kecenderungan pedagang maupun konsumen tidak menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran maupun uang kembalian. Penolakan tersebut dipengaruhi oleh anggapan bahwa nilai uang logam terlalu kecil, kurang praktis untuk disimpan dan dibawa, rendahnya minat masyarakat dalam menggunakannya, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih uang kertas dalam transaksi sehari-hari. Kedua, berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, perilaku penolakan tersebut x tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta apabila dilakukan secara sepihak sehingga merugikan konsumen. Selain itu, praktik tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan setiap orang menerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, penolakan tersebut tidak menghilangkan keabsahan akad jual beli karena rukun dan syarat akad tetap terpenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penolakan uang logam di bawah pecahan Rp500 sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Fahimah, Iim 197307122006042001 UNSPECIFIED Thesis advisor Niffilayani, Anita 198801082020122004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Hukum Ekonomi Syariah, Penolakan uang logam, Jual Beli.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	08 Oct 2026 02:26
Last Modified:	08 Oct 2026 02:26
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8014

Actions (login required)

View Item

Downloads