Herdian, Rizky (2026) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA BENGKULU TERHADAP KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (257kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (410kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (165kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (140kB) |
|
|
Text
RIZKY HERDIAN_2423760043.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang melibatkan pelaku anak di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penanganan kasus tersebut oleh Unit PPA Polresta Bengkulu dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap praktik tersebut. Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA Polresta Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, literatur terkait, dan buku-buku Fiqih Siyasah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif. Hasil Penelitian dalam Implementasi Penanganan yang diterapkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bengkulu telah menjalankan prosedur sesuai mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengutamakan pendekatan secara diluar peradilan atau dikenal dengan istilah diversi. Terhadap pelaku anak di bawah 12 tahun, langkah yang diambil adalah pengambilan Keputusan antara Penyidik, Pekerja Sosial (Peksos) dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi tindakan berupa pengembalian ke orang tua atau pembinaan di lembaga sosial. Namun, kendala yang dihadapi meliputi kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus anak di daerah dan resistensi dari pihak korban yang menuntut keadilan retributif. Perspektif Fiqih Siyasah: Dalam pandangan Fiqih Siyasah (tindakan Unit PPA sejalan dengan konsep Mashlahah Mursalah. Anak yang belum akil baligh/di bawah usia 12 tahun dikategorikan sebagai Ghairu Baligh yang belum memiliki beban hukum penuh (Ahliah al-Ada‘). Kebijakan negara sebagai prinsip Siyasah hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakan keadilan, tetapi juga untuk memberikan ta‟zir (hukuman yang mendidik) bagi anak, selaras dengan prinsip perlindungan jiwa (Hifz anNafs), dengan demikian alat Negara sangat berperan dalam mengatur urusan publik (tadbir al-umur) dan menjalankan wewenang pemerintahan berdasarkan prinsip ‟adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), serta amanah (tanggung jawab).
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Anak di Bawah Umur, Kekerasan Anak, Fiqih Siyasah, Polresta Bengkulu. | ||||||||||||
| Subjects: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
| Depositing User: | Muhammad Yusrizal | ||||||||||||
| Date Deposited: | 08 Oct 2026 03:38 | ||||||||||||
| Last Modified: | 08 Oct 2026 03:38 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8045 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics