ETIKA POLITIK PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RIGANGAN KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

ALHAKIM, MUHAMMAD RAFID (2026) ETIKA POLITIK PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RIGANGAN KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (465kB)
	Text BAB II.pdf Download (593kB)
	Text BAB III.pdf Download (308kB)
	Text BAB V.pdf Download (290kB)
	Text MUHAMMAD RAFID ALHAKIM _2223150148.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan realitas pelaksanaan etika politik dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. (2) Untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pemilihan tersebut dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum Empiris dan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Rigangan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan pemilihan dilaksanakan secara tertib dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan. Etika politik dalam pemilihan BPD telah diterapkan melalui prinsip kejujuran dan keterbukaan, yang terlihat dari pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara secara terbuka dan pemberian kesempatan yang sama kepada calon maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan masih terdapat dugaan praktik pemberian uang oleh bakal calon kepada masyarakat. Praktik tersebut apabila bertujuan untuk memperoleh dukungan politik bertentangan dengan nilai etika politik karena dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. (2) Berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyyah, pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Desa Rigangan telah mengandung nilai-nilai politik Islam, seperti musyawarah (syura), partisipasi masyarakat, dan keterbukaan. Namun, adanya dugaan praktik politik uang menjadi persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar’iyyah, khususnya prinsip amanah, kejujuran (shidq), keadilan (‘adl), serta larangan risywah (suap). Dalam Islam, jabatan publik merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang ix memiliki kemampuan dan integritas, bukan diperoleh melalui pemberian materi atau transaksi kepentingan. Pemilihan anggota BPD yang ideal dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, calon anggota BPD seharusnya memperoleh dukungan berdasarkan kualitas pribadi, kemampuan menjalankan tugas, akhlak, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan karena faktor ekonomi maupun pemberian tertentu.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Gusmansyah,, Wery 198202122011011009 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Ali, Majid 19650401986021007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Etika, Politik, Badan Permusyawaratan Desa, Siyasah Syar’iyyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	19 Oct 2026 07:16
Last Modified:	19 Oct 2026 07:16
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8221

Actions (login required)

View Item

Downloads