BATASAN HUKUM DAN RISIKO ESKALASI ATAS KETERLIBATAN MILITER DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 1998 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

FAHMI, ADRIAN HILMI IKBAR (2026) BATASAN HUKUM DAN RISIKO ESKALASI ATAS KETERLIBATAN MILITER DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 1998 DAN SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Download (368kB)
	Text BAB III.pdf Download (581kB)
	Text ADRIAN HILMI IKBAR FAHMI_2223150123.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi demonstrasi menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hukum keterlibatan TNI dalam penanganan aksi demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. 1. Bagaimana Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998. 2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Batasan Hukum Dan Risiko Eskalasi Atas Keterlibatan Militer Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Di Indonsia Menurut Undang Undang Nomor 09 Tahun 1998? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengamanan aksi demonstrasi merupakan tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pelibatan TNI hanya dapat dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan keputusan politik negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pelibatan di luar mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, melemahkan supremasi sipil, meningkatkan risiko eskalasi konflik, serta berpotensi mengganggu perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan pemerintah harus berlandaskan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas sehingga pelibatan TNI hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Gusmansyah, Wery 198202122011011009 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Mulyono,, Edi 198905122020121007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Keterlibatan TNI, Demonstrasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Siyasah Dusturiyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	20 Oct 2026 02:02
Last Modified:	20 Oct 2026 02:02
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8264

Actions (login required)

View Item

Downloads