FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI PROVINSI BENGKULU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Riski Fitrianto, Andre (2023) FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI PROVINSI BENGKULU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (493kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (406kB) | Preview
	Text (Skripsi) SKRIPSI ANDRE RISKI FITRIANTO(1911150045).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam proses penetapan upah minimum dan Untuk mengetahui menganalisis proses penetapan upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah 36 tahun 2021 di tinjau dari persfektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, para pegawai Dinas Pengupahan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1). Peran Dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum telah sesuai denngan Peraturan Pemerintah yang ada. Dewan Pengupahan mensurvey dan memberikan bahan pertimbangan atau rekomendasi besaran upah kepada gubernur tetapi keputusan tetap ada pada Gubernur. Begitu pun fungsinya dewan pengupahan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu yaitu memberikan saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah provinsi Bengkulu dalam proses penetapan upah minimum Provinsi Bengkulu. Dengan adanya upah minimum sebagai safety net atau jaring pengaman agar pihak pengusaha tidak memberikan upah kepada pekerja dengan tidak layak dan di bawah batas taraf hidup khususnyka untuk masyarakat Provinsi Bengkulu itu sendiri. Dengan harapan, supaya tidak menghasilkan suatu konflik mengenai besar kecil nominal upah antara pekerja dan pengusaha. Akan tetapi di jumpai masih ada pengusaha yang memberikan upah tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. 2). Pemerintah Provinsi Bengkulu Mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat disejajarkan pada klausul prinsip-prinsip yang terdapat dalam siyasah dusturiyah, sesuai dengan asas keislaman sudah mencapai nilai-nilai konseptual hukum islam, dimulai dari pembentukan kebijakan, persiapan, pelaksanaan, sampai pada penyebarluasan kebijakan, sesuai pada ranah ilmu fiqh siyasah berlandasan nash Al-quran dan Al-hadis.

Actions (login required)

View Item