TINJAUAN SADD AL DZARI’AH TERHADAP LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT

KARTIKA, ELZA PUTRI (2023) TINJAUAN SADD AL DZARI’AH TERHADAP LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT. Undergraduate thesis, UIN FAS Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (738kB)
	Text BAB II.pdf Download (677kB)
	Text ELZA PUTRI KARTIKA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini terbagi dua, yaitu (1) Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri dalam perkawinan poligami, dan (2) Bagaimana tinjauan Sadd AlDzari‟ah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisa konsep Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi Istri dalam perkawinan poligami yang ditinjau Sadd Al-Dzari‟ah, Adapun jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan dalam mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode teknik analisa isi, Kemudian data tersebut dideskripsikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Hukum positif terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tujuannya ke arah asas monogami dan upaya mengurangi masalah yang bisa membuat terganggunya perkerjaan seorang PNS dan melindungi perilaku PNS yang menjadi teladan, dan (2) tinjauan Sadd Al-Dzari‟ah terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami, dimana niat poligami tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini, berfungsi melindungi hak-hak istri dan anak pertama serta melindungi keharmonisan keluarga, sehingga kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam mekanisme sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan menjaga nama baik pemerintahan.

Actions (login required)

View Item