IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma)

RAHMANDHA, YUNAN (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma). Masters thesis, UIN FAS Bengkulu.

	Text COVER DLL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Download (579kB)
	Text YUNAN RAHMANDHA NIM 2111760011.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perspektif fiqih siyasah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah aturan dan tindakan yang diterapkan untuk menjaga kedisiplinan dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika dalam lingkungan kerja PNS. Disiplin PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Fiqih Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara dengan nuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data di analisa dengan teknik interpretasi mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan disiplin peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat 1 huruf a di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam hal tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sudah baik namun masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS namun belum di tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tidak sepenuhnya menerapkan prinsip “ketaatan” dalam fikih siyasah Tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item