ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR PADA WAKAF PRODUKTIF DI DESA RIGANGAN KECAMATANKELAM TENGAH KABUPATEN KAUR

HADI, ARISKAM (2024) ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR PADA WAKAF PRODUKTIF DI DESA RIGANGAN KECAMATANKELAM TENGAH KABUPATEN KAUR. Masters thesis, UIN FAS Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (377kB)
	Text BAB II.pdf Download (770kB)
	Text ARISKAN HADI_2111680003.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah field research berbasis kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik terbukti bahwa pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis. (2) Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan, belum terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Karena dalam tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas Nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana. (3) Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Actions (login required)

View Item