IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Perumahan Grand Kopri Kota Bengkulu)

SAPUTRI, CINTA (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Perumahan Grand Kopri Kota Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (839kB)
	Text BAB I.pdf Download (683kB)
	Text BAB II.pdf Download (463kB)
	Text CINTA SAPUTRI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agrarian Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Perumahan Grand Korpri Kota Bengkulu, 2) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agrarian Nomor 21 tahun 2020 Kasus Pertanahan dalam perspektif fiqih siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mandalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam menyelesaikan kasus sengketa perumahan Grand Korpri Kota Bengkulu, pihak dari pihak BPN sudah melakukan penyelesaian sengketa perumahan Grand Korpri Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi. Namun dalam pelaksanaan nya pihak warga perumahan Grand Korpri Kota Bengkulu tidak terima, mereka masih tetap meminta haknya dan ingin kasusnya berlanjut ke Pengadilan Negeri. 2) Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu dalam menangani kasus sengketa Perumahan Grand Korpri Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 yaitu penyelesaian kasus sengketa tanah dengan cara mediasi. Namun dikarenakan kasus tersebut belum selesai dengan cara mediasi maka kasus tersebut lanjut ke tingkat Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item