IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN CERAI BAGI POLISI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU (Studi Tentang Izin Cerai Perspektif Maslahah Mursalah)

RADI, RADI (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN CERAI BAGI POLISI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU (Studi Tentang Izin Cerai Perspektif Maslahah Mursalah). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I,.pdf Download (450kB)
	Text BAB II (1).pdf Download (826kB)
	Text RADI 2111680027.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, mengetahui proses pemberian izin bercerai dari pimpinan di Polda Bengkulu. Kedua, menganalisis pertimbangan pimpinan memberikan izin perceraian bagi Anggota Polisi dan Pegawai Negeri pada Polda Bengkulu. Ketiga, menganalisis kebijakan izin bercerai bagi Polisi dan PNS pada Polisi berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 ditinjau dari aspek maslahah mursalah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, Penerapan Perintah Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perkawinan, Perceraian dan Mediasi Bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil dilaksanakan di lingkungan Polda Bengkulu. Aturan dan tata cara perceraian adalah berdasarkan asas mashlahah, atau adanya manfaat, tanpa memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkannya. Izin atasan merupakan salah satu tujuan mashlahah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk rujuk kembali atau memperbaiki hubungan mereka, memberikan kesempatan kepada para pihak antara suami dan istri untuk memikirkan kembali dan merenungkan rencana perceraian mereka, dan untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka. . dan penampilan anggota Polres/ASN Bengkulu. Kedua, faktor yang mendukung penerapan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 di Kepolisian Daerah Bengkulu adalah tingkat kedisiplinan dan ketaatan terhadap perintah dan peraturan anggota dan manajemen ASN serta penegakan hukum yang tegas dan tegas terhadap pelanggaran peraturan. Faktor penghambat implementasi Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin cerai bagi anggota polisi dan ASN di Polres Bengkulu adalah konflik rumah tangga yang tidak dapat didamaikan dan lamanya proses pengurusan izin cerai dari pimpinan.

Actions (login required)

View Item