ANALISIS KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 1/PHPU.PRESS-VII/2014 TERKAIT SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRISIDEN DI PAPUA PERSEPEKTIF SIYASAYAH DUSTURIYAH

Lustika, Sandya (2024) ANALISIS KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 1/PHPU.PRESS-VII/2014 TERKAIT SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRISIDEN DI PAPUA PERSEPEKTIF SIYASAYAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text COVER.pdf Download (4MB)
	Text BAB I.pdf Download (4MB)
	Text BAB II.pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI FULL SANDYA LUSTIKA NIM 2011150002.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (25MB) | Request a copy

Abstract

Ada Dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1)Bagaimana Sistem Noken Dalam Pemilihan Prisiden Dan Wakil Prisiden Di Papua Pada Putusan Mk No.1/Phpu-Press/VII/2014 , 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-VII/2014 .Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh,peneliti menggunkan metode deskriptif analisis,dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statute Approach),pendekatan perbandingan (Compartive Approach),dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kontitusi No 1/Phpu.Press�VII/2014 terkait penggunaan sistem Noken pada beberapa wilayah Papua dalam Pemilu presiden. Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum.Dalam pelaksanaannya pemilihan umum didaerah pegunungan Provinsi Papua menggunakan sistem noken atau sistem ikat berdasarkan sistem kesepakatan warga yang secara budaya diterima dan secara hukum diakui oleh Mahkamah Konstitusi. 2) Fikih Siyasah dalam sistem pemilu mana yang dipilih harus sejalan dengan syariat Islam artinya,undang-undang itu harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam yang berhubungan dengan Ketatanegaraan. Fikih Siyasah mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, serta berwenang untuk membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Alqur‟an dan Hadis yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Islam.

Actions (login required)

View Item