KAJIAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2039 (Studi Hutan Mangrove Pulai Baai di Kota Bengkulu)

MEYLIZA, TERA (2024) KAJIAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2039 (Studi Hutan Mangrove Pulai Baai di Kota Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text COVER DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (375kB)
	Text BAB II.pdf Download (259kB)
	Text TERA MEYLIZA_2011150022.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan pembangunan yang pesat, pembangunan Provinsi Bengkulu bertumpu pada sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dan pengganda yang mempunyai keterkaitan erat dalam mendorong sektor-sektor lainnya seperti perikanan, transportasi, industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya. Oleh karena itu, ada dua persoalan yang di kaji di dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayh Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019- 2039, 2) Bagaimana Tinjauan Sisayah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan perundang￾undangan (statute approach) yang disajikan secara sistematis dengan menggunakan kajian siyasah tanfidziyah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan pada Permasalahan rusaknya lingkungan pesisir diprovinsi Bengkulu. Seperti rusaknya hutan mangrove. 2) Tinjauan Sisayah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau￾pulau Kecil Provinsi Bengkulu belum sesuai dengan Sisayah viii x Tanfidziyah karena berdasarkan Sisayah Tanfidziyah perlindungan terhadap lingkungan dalam tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah) yang kemudian diterangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakan kemaslahatan umat didunia sekaligus diakhirat dan Tidak melakukan kerusakan lingkungan terutama wilayah Mangrove Pulau Baai dan menjaganya merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia.

Actions (login required)

View Item