ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 90/PUU-XXI/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

SUGANDA, YOLAN (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 90/PUU-XXI/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (921kB)
	Text BAB I.pdf Download (823kB)
	Text BAB II.pdf Download (931kB)
	Text YOLAN SUGANDA_2011150047.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 atas penambahan norma terhadap prinsip open legal policy. (2) Pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Jenis Penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, yang menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan Hasil Analisis dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 yang mana Mahkamah Konstitusi mengendalikan pembatasan usia bagi capres dan cawapres yang mana di atur pada pasal 169 huruf q, merupakan diskriminasi terhadap kelompok umur mengesampingkan konsep Open Legal Policy. Mahkamah konstitusi dalam melakukan Judicial review seharusnya menyelesaikan konflik serta tuntutan hukum bukannya menambahkan norma baru, yang mana jika dilihat dari segsama Mahkamah Konstitusi seolah-olah menempatkan diri sebagai positive legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 kurang sesuai dengan prinsip Siyasah Qadhaiyyah yaitu dalam pengadilan pelaksanaan sidangnya dilakukan secara terbuka (Alaniyatu majlisil qodlo‟), dimana Prinsip Open Legal Policy dalam putusan tersebut masih dipermasalahkan karenan putusan tersebut tidak termasuk kedalam prinsip Open Legal Policy, di mana putusan tersebut mengandung unsur kepentingan pribadi dan kepentingan politik. xiii xi

Actions (login required)

View Item