IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN PEGAWAI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYA

ANSAHRA, ANSAHRA (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN PEGAWAI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYA. Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (924kB)
	Text BAB II.pdf Download (761kB)
	Text SKRIPSI_ANSAHRA_2011150056.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas di kota Bengkulu. (2) Bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam proses penerimaan pegawai disabilitas di kota Bengkulu. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menggunakan motode ini penulis turun langsung kelapangan serta mempelajari secara interaksi sosial dengan responden melalui wawancara. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu bahwa di pemerintah Kota Bengkulu terdapat 41 Prangkat Daerah namun belum ada pekerja/pegawai ASN penyandang disabilitas dan perusahaan swasta yang memperkerjakan disabilitas masih sangatlah sedikit, dalam hal ini menunjukkan belum terpenuhinya implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam penerimaan pegawai penyandang disabilitas di kota Bengkulu. Selain itu menurut perspektif siyasah al-sulthan al-tanfidziyah itu dalam persoalan ulil amri atau lembaga eksekutif dinilai belum mampu memenuhi hak-haknya penyandang disabilitas. Memberikan kepastian adanya keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, memastikan hak asasi penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi, termasuk hak dalam kesempatan menjadi bagian ASN adalah kewajiban bagi ulil amri yaitu Pemda Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, dengan belum adanya pegawai ASN penyandang disabilitas di Pemda Kota Bengkulu yang artinya bertentangan dengan Siyasah Tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item