IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu)

ROSTANITA, NIA (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu). Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (834kB)
	Text BAB I.pdf Download (382kB)
	Text BAB II.pdf Download (421kB)
	Text NIA ROSTANITA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Aplikasi Online Single Submission Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. 2Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Secara keseluruhan baik dari segi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan terkait sistem OSS belum bisa kita katakanan efektif dikarenakan masih adanya kekurangan serta hambatan dari sistem OSS itu sendiri. Faktor pendukung efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem OSS (Online Single Submission) yaitu sarana dan prasasana yang bisa menjadi salah satu faktor pendukung prosedur pelayanan. DMPTSP Provinsi Bengkulu sendiri sudah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang maksimalnya kapasitas SDM di DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang mana kurangnya kemampuan pegawai dalam menerapkan sistem OSS terus terupdate pada setiap tahunnya. kebijakan PP No. 5 Tahun 2021 tentang izin usaha melalui sistem online single submission (OSS) boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, dalam hal ini adalah maslahah mursalah. Diantara syaratnya yaitu sesuatu yang dianggap maslahah haruslah berupa maslahat yang hakiki, maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (maslahah al-„ammah), maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al�Qur‟an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma‟

Actions (login required)

View Item