IMPLEMENTASI SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA MODIFIKASI MOTOR KNALPOT RACING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu)

Oktaviani Fanidia, Rima (2024) IMPLEMENTASI SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA MODIFIKASI MOTOR KNALPOT RACING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (629kB)
	Text BAB II.pdf Download (731kB)
	Text BAB III.pdf Download (343kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text (Tesis) RIMA OKTAVIANI FANIDIA_2223760012.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu. 2. Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian daerah Bengkulu, sudah dilaksankan namun belum optimal yaitu sanksi pidana berupa pelanggaran knalpor racing dinenakan pasal 285 Jo Pasal 106 ayat (3) pidana 1 bulan, sanksi perdata dapat berupa surat tilang, berkewajiban untuk memenuhi kewajiban dan hilangnya suatu keadaan hukum. Upaya dilakukan dengan upaya Preventif berupahimbauan dan sosialisasi dan kedua upaya Represif berupa tuguran dan tilang yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Bengkulu. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah seperti kemaslahatan umum, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah mendukung tindakan ini, dengan tujuan melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, penggunaan teknologi modern, serta pendekatan edukatif, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi semua

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Kenedi, John 196205031986031004 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Hukum, Knalpot Racing dan Fiqh Siyasah
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	14 Mar 2025 08:05
Last Modified:	14 Mar 2025 08:05
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4181

Actions (login required)

View Item

Downloads