KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAWASI PEMILIHAN LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)

Tapriijiya, Tapriijiya (2025) KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAWASI PEMILIHAN LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (756kB)
	Text BAB I.pdf Download (779kB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (353kB)
	Text (Tesis) Tapriijiya_2223760020.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan terkait 1.Bagaimana kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pemilihan legislatif di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu? 2. Bagaimana kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pemilihan legislatif di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah? Jenis penelitian menggunakan Field Research (lapangan). 1.Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pemilihan legislatif di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu belum efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran politik uang, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut di Kecamatan Curup Utara belum berjalan dengan maksimal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam efektivitas pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu ada peningkatan kapasitas Panwaslu, serta dukungan yang lebih baik dari berbagai pihak dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan Pemilu 2. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kewenangan Panwaslu dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi amar ma’rūf nahi munkar, di mana peran lembaga pengawas ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Nurdin, Zurifah 197209222000032001 UNSPECIFIED Thesis advisor Andiko, Toha 19750827200031001 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Panwaslu, Perspektif Fiqih Siyasah
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	10 Sep 2025 06:09
Last Modified:	10 Sep 2025 06:09
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4921

Actions (login required)

View Item

Downloads