IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 154 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang)

Downloads

Downloads per month over past year

Della Okta, Triani (2025) IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 154 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (891kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (791kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (588kB)
[img] Text (Skripsi)
DELLA OKTA TRIANI_2111150005.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Rumusan penelitian ini adalah : Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Peran DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang masih sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan. Hal ini tercermin dari kesesuaian proses pembentukan Perda dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. DPRD Kabupaten Kepahiang secara fungsional dapat dikategorikan sebagai as-shultah at-tasyri’iyah atau kekuasaan legislatif, yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas, dan menetapkan peraturan daerah. Dalam konteks sejarah, kekuasaan legislatif ini dahulu dijalankan oleh lembaga Ahlu Halli wal Aqdi. Dalam struktur pemerintahan yang lebih modern, baik Ahlu Halli wal Aqdi maupun DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga pemerintah lainnya, berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorFauzan, Fauzan197707252002121003UNSPECIFIED
Thesis advisorPutra, Ifansyah199303312019031005UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD, dan Fiqih Siyasah
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Dr Syahril Syahril
Date Deposited: 10 Sep 2025 06:48
Last Modified: 10 Sep 2025 06:48
URI: http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4937

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year