IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PADA PASAL 17 HURUF J TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DATA PELAYANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA/ ZAT ADIKTIF DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUNIKA, SENTYA (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PADA PASAL 17 HURUF J TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DATA PELAYANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA/ ZAT ADIKTIF DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (437kB)
	Text BAB II.pdf Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Download (364kB)
	Text (SKRIPSI) SENTYA MUNIKA_2111150134.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 13 tahun 2023 tentang penyalahgunaan zat adiktif di Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 13 tahun 2023 tentang penyalahgunaan zat adiktif di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah. Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang di dapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik obeservasi wawancara untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara pada Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kantor Camat Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Ketua Osis SMA Negeri 6 Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Imam Masjid Desa Tumbuk Tebing Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2023 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana di jelaskan pada Pasal 17 Huruf j tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama Pengelolaan Data Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA/Zat Adiktif Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan unsur penting dalam menangani orang yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif menujukan bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal hal ini desebabkan dengan kurangnya sumber daya manusia, fasilitas mendukung dan koordinasi antar instansi. Dari Perspektif Fiqh Siyasah Kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif,namun perlu penguatan dalam aspek pelaksanaan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Miinudin, Miinudin 196806051998031003 UNSPECIFIED Thesis advisor Gusmansyah, Werry 1982021220110110009 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	fiqh siyasah.implementasi, peraturan bupati, penyalahgunaan zat adiktif, penanganan,
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	15 Sep 2025 02:00
Last Modified:	15 Sep 2025 02:00
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5056

Actions (login required)

View Item

Downloads