IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 3 TAHUN 2021TENTANG PEMOTONGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

FEBRIANTI, JENI (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 3 TAHUN 2021TENTANG PEMOTONGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (558kB)
	Text BAB I.pdf Download (291kB)
	Text BAB II.pdf Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Download (300kB)
	Text (Skripsi) JENI FEBRIANTI_2111150062.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1. bagaimana pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu 2. bagaimana pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan pegawai perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Research). Yaitu objek penelitian langsung di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses pemotongan tambahan penghasilan pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu terjadi akibat beberapa faktor salah satunya: terlambat absen, tidak mengumpulkan dokumentasi tambahan penghasilan pegawai, absen lebih awal sebelum jam nya ,cuti tanpa alasan yang jelas dan tidak membuat laporan kinerja.Untuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai perpspektif siyasah dusturiyah sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah yaitu jaminan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki perlakuan yang sama dan adil. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah juga mengharuskan pemotongan tambahan penghasilan pegawai itu harus adil secara merata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Gusmansyah, Wery 198202122011011009 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Sekretariat Daerah, TPP dan Siyasah Dusturiyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	24 Sep 2025 03:32
Last Modified:	24 Sep 2025 03:32
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5405

Actions (login required)

View Item

Downloads