IMPLEMENTASI PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (Studi Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)

FADILLAH, NURUL (2025) IMPLEMENTASI PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (Studi Desa Datar Lebar 1 Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (780kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (386kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) NURUL FADILLAH _2111150015.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi percepatan reforma agraria dalam penerbitan sertifikat tanah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan reforma agraria melalui kebijakan daerah tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dari sisi pelaksanaan administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati tersebut merupakan upaya strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat yang telah lama menguasai tanah secara fisik namun belum memiliki legalitas formal. Kebijakan ini memberikan kemudahan prosedural dan mendorong pemerataan akses terhadap tanah. Dalam perspektif siyasah idariyah, kebijakan ini termasuk bentuk kewenangan wilayah altanfidz yang dijalankan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan kemaslahatan publik. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan administratif yang bersifat maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, seperti lemahnya pengawasan, pungutan biaya yang tidak sesuai ketentuan, serta kurangnya transparansi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam siyasah idariyah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Gusmansyah, Wery 198202122011011009 UNSPECIFIED Thesis advisor ridha, Ahmad Shidiq 191082220119032006 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Reforma Agraria, Sertifikat Tanah, Peraturan Bupati, Implementasi Kebijakan, Siyasah Idariyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	02 Oct 2025 08:42
Last Modified:	02 Oct 2025 08:42
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5686

Actions (login required)

View Item

Downloads