TINJAUAN YURIDIS PENUNJUKAN PEJABAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) MENJADI PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Penunjukan (PLT) Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Tahun 2016)

SEPRIDIANSYAH, RIVHAN JUAN (2025) TINJAUAN YURIDIS PENUNJUKAN PEJABAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) MENJADI PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Penunjukan (PLT) Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Tahun 2016). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (580kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (863kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (695kB) | Preview
Preview	Text BAB IV DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (546kB) | Preview
	Text (Skripsi) RIVHAN JUAN SEPRIDIANSYAH_2111150121.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi Ini , Yaitu 1) Tinjauan Yuridis Penunjukan Pejabat TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur ?, 2) Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang Penunjukan Pejabat TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur ?. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan menggunakan metode pendekatan UndangUndang (statute approach).Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada Penunjukan Mayor Jendral TNI Soedarmo Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Tahun 2016 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengenai ketentuan pengisian kekosongan Penjabat Kepala Daerah menjelang Pemilu serentak tahun 2019. Sedangkan Menurut Siyasah Tanfidziyah pihak yang menjalankan tugas administratif dan eksekutif atas dasar legitimasi dari pemimpin yang sah (imam/khalifah/ulil amri). Seorang pejabat militer aktif merangkap sebagai Plt Gubernur tidak sesuai dengan prinsip ini karena kekuasaan pelaksana bisa kehilangan fokus dan menjadi tidak profesional akibat beban ganda dan potensi konflik peran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Sirajudin, Sirajudin 196003071992021001 UNSPECIFIED Thesis advisor Antoni, Zacky 197703052025211011 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	UU TNI, UU ASN, Siyasah Tanfidziyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	07 Oct 2025 03:34
Last Modified:	07 Oct 2025 03:34
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5833

Actions (login required)

View Item

Downloads