IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP BAGI PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Penundaan Gaji Perangkat Desa Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma)

Annisa Nk, Tama (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP BAGI PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Penundaan Gaji Perangkat Desa Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (459kB)
	Text BAB II.pdf Download (551kB)
	Text BAB III.pdf Download (187kB)
	Text BAB V.pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text ANNISA NK TAMA _2223150037.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghasilan Tetap Bagi Perangkat Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Penundaan Gaji Perangkat Desa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma), oleh: Annisa Nk Tama, NIM : 2223150037, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Gaji Perangkat Desa ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Secara normatif, peraturan tersebut bertujuan menjamin kesejahteraan perangkat desa melalui pemberian penghasilan tetap secara rutin dan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi eksekutif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut di Kecamatan Sukaraja belum berjalan secara optimal, ditandai dengan terjadinya penundaan pembayaran gaji perangkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh lemahnya administrasi pemerintahan desa, khususnya keterlambatan pengajuan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, serta kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip Amanah (tanggung jawab) pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, sebagaimana tuntunan Islam untuk menunaikan hak aparatur secara tepat waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 memerlukan penguatan tata kelola administrasi desa serta peningkatan peran pengawasan pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan selaras dengan hukum positif dan nilai-nilai siyasah tanfidziyah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Fahimah, Iim 19730712320060420001 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Ali, A. Majid 196504011986021007 UNSPECIFIED
Additional Information:	Dr. Iim Fahimah, Lc. MA selaku Pembimbing I A. Majid Ali, M.Si selaku Pembimbing II
Uncontrolled Keywords:	Gaji Perangkat Desa, Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	27 Aug 2026 06:23
Last Modified:	27 Aug 2026 06:23
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6445

Actions (login required)

View Item

Downloads