IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI USAHA BATU BATA DI BUMI AYU KOTA BENGKULU

ANRIANI, MARISA DWI (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI USAHA BATU BATA DI BUMI AYU KOTA BENGKULU. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (489kB)
	Text BAB III.pdf Download (604kB)
	Text BAB V.pdf Download (293kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text MARISA DWI ANRIANI_2223150040_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu terhadap puluhan usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu yang telah beroperasi sejak tahun 1994. Seluruh pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan dan tidak pernah mendapat pembinaan maupun pengawasan dari instansi berwenang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UUPPLH tersebut, baik secara hukum positif maupun dari perspektif siyasah tanfidziyah, menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan metode kualitatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak DLH, pelaku usaha batu bata, dan ketua RT setempat, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi UUPPLH belum berjalan pada kelima indikatornya: tidak ada pelaku usaha berizin lingkungan/SPPL dan DLH tidak memiliki data pelaku usaha; sosialisasi bersifat umum dan tidak menyasar pelaku usaha batu bata secara khusus; pengawasan bersifat pasif dan baru dilakukan setelah ada pengaduan; serta penegakan hukum tidak pernah berjalan karena tidak ada objek perizinan yang dapat ditindak. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan DLH selaku pemegang amanah (ulil amri) belum sepenuhnya menjalankan prinsip ri'ayah al-ra'iyyah dan maslahah mursalah,sehingga pemerintah dituntut menuntaskan edukasi, pembinaan, dan pengawasan sebelum menjatuhkan sanksi

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yusmita, Yusmita 197106241998032001 UNSPECIFIED Thesis advisor Puspitasari, Yopa 199605152023212032 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, UUPPLH, Dinas Lingkungan Hidup, Siyasah Tanfidziyah, Usaha Batu Bata
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	john hendri
Date Deposited:	28 Aug 2026 06:39
Last Modified:	28 Aug 2026 06:39
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6510

Actions (login required)

View Item

Downloads