KEDUDUKAN SURAT EDARAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

SIREGAR, MIA PANGEDOAN (2026) KEDUDUKAN SURAT EDARAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025 DAN SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (807kB)
	Text BAB I.pdf Download (440kB)
	Text BAB II.pdf Download (556kB)
	Text BAB III.pdf Download (546kB)
	Text MIA PANGEDOAN SIREGAR_2223150077.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Syarat Khusus Penerimaan Murid Baru diterbitkan sebagai instrumen kebijakan administratif pemerintah daerah. Namun demikian, muatan norma dalam surat edaran tersebut menimbulkan problem yuridis, khususnya terkait potensi konflik norma dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta pelanggaran terhadap asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan, mengkaji konflik norma yang ditimbulkannya, serta menelaahnya berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara normatif dengan metode Pustaka atau library riset untuk menilai kesesuaian substansi surat edaran dengan peraturan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2025 bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 , sehingga tidak memiliki dasar kewenangan untuk membentuk norma yang bersifat mengatur dan mengikat masyarakat secara umum. Muatan syarat khusus dalam surat edaran tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan asas legalitas, yakni prinsip bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (al-„adalah), kemaslahatan (al-mashlahah), dan kepatuhan terhadap konstitusi (dustur), sehingga kebijakan yang melampaui kewenangan dan menimbulkan ketidakadilan tidak dapat dibenarkan secara normatif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Julir, Nenan 197509252006042002 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Mike, Etry 198811192019032010 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Asas Legalitas, Siyasah Dusturiyah, Surat Edaran, Syarat Khusus.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	28 Aug 2026 06:54
Last Modified:	28 Aug 2026 06:55
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6514

Actions (login required)

View Item

Downloads