ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP BATASAN PEMBERIAN SANKSI PESERTA DIDIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Putri, Megita Renanda Inka (2026) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP BATASAN PEMBERIAN SANKSI PESERTA DIDIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (777kB)
	Text BAB II.pdf Download (761kB)
	Text BAB III.pdf Download (813kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text Megita Renanda Inka Putri_2223150032.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP BATASAN PEMBERIAN SANKSI PESERTA DIDIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Oleh : Megita Renanda Inka Putri. NIM : 2223150032 Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag. Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos Pemberian sanksi kepada peserta didik merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan menegakkan kedisiplinan dan membentuk karakter. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan penilaian dan sanksi kepada peserta didik. Namun, undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas batasan, bentuk, dan prosedur pemberian sanksi, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan potensi permasalahan hukum dalam praktik pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pemberian sanksi kepada peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta implikasi yuridis dari pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan guru dalam pemberian sanksi telah diakui secara normatif, namun belum didukung oleh pengaturan yang operasional baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menempatkan guru dalam posisi rentan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi agar kewenangan guru dapat dijalankan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pengaturan kewenangan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi agar kewenangan guru dalam pemberian sanksi dapat dilaksanakan x secara proporsional, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yarmunida, Miti 197705052007102002 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra, Ifansyah 199303312019031005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Guru, Sanksi Peserta Didik, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005, Kepastian Hukum, Siyasah Dusturiyyah.
Subjects:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah > Bimbingan Dan Konseling Islam
Divisions:	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah > Bimbingan Dan Konseling Islam
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	31 Aug 2026 01:47
Last Modified:	31 Aug 2026 01:47
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6567

Actions (login required)

View Item

Downloads