ANALISIS KRITIS TERHADAP PENETAPAN WILAYAH DAERAH OTONOM OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ( Studi Kasus Sengketa Empat Pulau Aceh Dan Sumatera Utara)

KARTIKA, PUTRI ANALISIS KRITIS TERHADAP PENETAPAN WILAYAH DAERAH OTONOM OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ( Studi Kasus Sengketa Empat Pulau Aceh Dan Sumatera Utara). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (551kB)
	Text BAB II.pdf Download (537kB)
	Text BAB IV DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)
	Text PUTRI KARTIKA_2223150095.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penetapan wilayah daerah otonom merupakan kewenangan pemerintah pusat yang memiliki implikasi hukum, politik, dan sosial yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam penetapan wilayah daerah otonom serta menilai kebijakan tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah, dengan studi kasus sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan administratif dalam penataan wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam perspektif siyasah dusturiyah, penetapan wilayah tidak hanya harus memenuhi aspek legalformal, tetapi juga wajib mempertimbangkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta aspirasi masyarakat lokal. Sengketa empat pulau Aceh dan Sumatera Utara mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara data administratif, fakta historis, dan identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penetapan wilayah idealnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencegah konflik horizontal di masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Hafiz, Abdul 196605251996031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Kosasih, Ade 198203182010011012 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	KEMENDAGRI, Daerah Otonom, dan Siyasah Dusturiyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	01 Sep 2026 07:38
Last Modified:	01 Sep 2026 07:38
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6752

Actions (login required)

View Item

Downloads