Jingga, Tiara (2026) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (276kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (202kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (264kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (170kB) |
|
|
Text
TIARA JINGGA__2223150060.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian di Kota Bengkulu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan permukiman. Fenomena ini berpotensi menurunkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengurangi daya resap air, serta mengganggu ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kota Bengkulu, serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang dipadukan dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, Dinas Pertanian Kota Bengkulu, serta masyarakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 di Kota Bengkulu belum berjalan xii secara optimal. Masih ditemukan praktik alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain lemahnya pengawasan, tekanan kebutuhan pembangunan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan (alsulthah al-tanfidziyah) untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam penegakan regulasi, peningkatan pengawasan, serta harmonisasi kebijakan pembangunan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Alih Fungsi Lahan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintahan Daerah, Siyasah Tanfidziya | ||||||||||||
| Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara | ||||||||||||
| Depositing User: | Dr Syahril Syahril | ||||||||||||
| Date Deposited: | 02 Sep 2026 07:21 | ||||||||||||
| Last Modified: | 02 Sep 2026 07:21 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6806 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics