PROBLEMATIKA PEMEKARAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAPTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESAPERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras)

Habbibbullah, Agustian (2026) PROBLEMATIKA PEMEKARAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAPTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESAPERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN_AGUS.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (646kB)
	Text BAB II.pdf Download (545kB)
	Text BAB III.pdf Download (597kB)
	Text BAB V.pdf Download (886kB)
	Text AGUSTIAN HABIBBULLAH_2223150039_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika rencana pemekaran Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yang menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung pemekaran desa karena dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan akses pemerintahan. Namun, sebagian masyarakat lainnya menolak dengan alasan berpotensi menimbulkan konflik sosial, sengketa batas wilayah, serta mengurangi nilai-nilai adat dan persatuan masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana problematika pemekaran Desa Padang Peri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan desa? (2) Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap problematika tersebut? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Pemerintah Desa Padang Peri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pemekaran Desa Padang Peri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap manfaat pemekaran, kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial dan sengketa batas wilayah, belum optimalnya sosialisasi pemerintah, serta keraguan terhadap kesiapan sumber daya manusia dan administrasi pemerintahan desa apabila pemekaran dilaksanakan. Kondisi tersebut berdampak terhadap tata kelola pemerintahan desa, terutama pada aspek efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, koordinasi pemerintahan, dan stabilitas sosial. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan pemekaran desa harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syūrā), dan persatuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan partisipatif, transparan, dan dialogis agar kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan xi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohmadi, Rohmadi 197103201996031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Mike, Etry 198811192019032010 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Pemekaran Desa, Penataan Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Siyasah Tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	merdansyah merdansyah
Date Deposited:	02 Sep 2026 07:51
Last Modified:	02 Sep 2026 07:51
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6815

Actions (login required)

View Item

Downloads